FH Undhar Gagas Pendekatan Non Penal Pembayaran Restitusi
  • Super Admin
  • 17. 10. 2020
  • 0
  • 24

MEDAN : Dosen Fakultas Hukum (FH) Universtas Dharmawangsa (Undhar) gelar kegiatan Fokus Group Diskusi (FGD) untuk gagas pendekatan kebijakan non penal (pidana) dalam pembayaran restitusi Rabu (14/10) di Cafe Sobat Resto, Jl H Adam Malik Medan.

FH Undhar gagas pendekatan non penal pembayaran restitusi, yang merupakan rangkaian uji hasil penelitian dari berbagai responden dalam pengumpulan data.

Hal ini dilakukan Rina Melati Sitompul, SH MH dan Andi Maysharah, SH. MH dalam penelitian dosen pemula kerjasama Universitas Dharmawangsa dan Kemenristek/ Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

Dalam sambutannya, Wakil Rektor III Mhd. Amri Nasution, SE. M.Si menyampaikan, penelitian merupakan satu tugas dan kewajiban setiap dosen yang nantinya bisa memperkaya ilmu dan khasanah pengetahuan khususnya dalam penelitian ini berfokus pada ilmu hukum.

Dengan kehadiran peserta dalam acara akan menyempurnakan temuan dosen peneliti sehingga memaksimalkan Universitas Dharmawangsa berkonstribusi dalam sumbangsih akademik dalam penyempurnaan hukum.

Hadir dalam acara sebagai pembanding dalam melengkapi temuan Tim Peneliti dari Polda Sumatera Utara, Wasidik Bidang Renakta Kompol Sitiani Purba, SH dan Kanit PPA Haryani, Kejaksaan Negeri Medan diwakili Joice V Sianga, SH.

Dinas PP dan PA Provsu Widya Susanti, Polrestabes Medan Kanit PPA AKP Madianata Ginting, Ketua DPC Peradi Charles Silalahi, SH. MH, Pusaka Indonesia Elisabeth, dan Pakar Hukum Pidana Dr. Mahmud Mulyadi.

bacajuga

Berita sedang di update.
 

Kegalauan Aplikasi

Penelitian ini berangkat dari kegalauan aplikasi beberapa putusan restitusi belum maksimal dijalankan, sehingga dari ungkapan beberapa korban mereka hak mereka beum menjadi priorotas.

Pendekatan hukum pidana masih sebatas melihat koran hanya sebatas memberikan keterangan untuk mendukung penerapan hukuman badan kepada pelaku, sedangkan tanggung jawab ganti rugi dan santunan terabaiakan.

Jadi perlu ditawarkan satu format baru untuk menjembatani keinginan para korban ketika mereka berada sebagai korban trafiking, demikian Rina Melati Sitompul menyampaikan.

Dr Mahmud Mulyadi menegaskan, aplikasi penerapan non penal lebih mengedepankan living law dalam tatanan kebiasaan.

Ketentuan tindak pidana trafiking karena konsep restitusi dikategorikan sebagai hak bukan kewajiban berimplikasi pemaksaan hukum disini kurang maksimal.Tetapi dari upaya penegakan hukum pidana bukan hanya korban yang dikategorikan mengalami kerugian pada maslah trafiking tetapi negara juga menjadi bagian yang dirugikan, maka hukuman badan masih menjadi satu landasan.

Tetapi berkaca kepada satu konsep aturan penerapan hukum, uu narotika bisa menjadi satu formasi gambaran dimana pertanggung jawaban pidanya lengkap ada konteks hukuman pembalasan, ada treatment dan ada rehabilitasi(wsp)

Lainnya :